Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf.(Foto: Humas Kementerian Haji dan Umrah RI)
:: Maraf Pajinta ::
JAKARTA — Keputusan internal di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah kini tengah menjadi pusat perhatian khalayak luas. Instansi yang baru dibentuk ini diterpa isu miring terkait akuntabilitas rekrutmen setelah dokumen negara mengenai penetapan penasihat khusus bocor dan viral di berbagai lini masa digital.
Dalam salinan surat keputusan kementerian yang tersebar, terdapat nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz. Keduanya diidentifikasi sebagai putra kandung dari sang menteri pemimpin lembaga tersebut, Mochamaf Irfan Yusuf atau yang familier disapa Gus Irfan. Kondisi ini memicu kritik tajam dari warganet dan pengamat kebijakan publik yang menilai adanya indikasi kuat benturan kepentingan serta nepotisme di lingkaran birokrasi tertinggi.
Merespons polemik yang menggelinding panas, Gus Irfan segera angkat bicara dan memberikan argumentasi defensif. Ia menerangkan bahwa keterlibatan anak-anaknya tidak lepas dari situasi darurat saat kementerian ini mulai dirintis dari nol sebagai Badan Penyelenggara Haji pada pengujung tahun 2024. Pada fase awal perintisan tersebut, lembaga baru ini sama sekali belum dibekali fasilitas perkantoran formal, pos anggaran tetap, maupun staf operasional yang memadai.
"Waktu awal berdiri, praktis hanya saya dan Wakil Kepala Badan yang bertugas. Kami terpaksa bergerak secara mandiri. Di masa sulit itu, anak-anak serta para santri secara sukarela datang membantu penataan administrasi awal tanpa menerima upah sepeser pun selama berbulan-bulan," ujar Gus Irfan saat memberikan keterangan pers resmi.
Lebih lanjut, pihak kementerian menekankan bahwa pengangkatan jajaran penasihat ini telah disesuaikan dengan kapasitas kompetensi keahlian masing-masing individu secara profesional. Regulasi formal sebetulnya memberikan kuota hak prerogatif bagi seorang menteri untuk menunjuk pembantu eksternal hingga batas tertentu, dan manajemen mengklaim tidak memakai seluruh jatah maksimal tersebut demi efisiensi.
Kendati argumen masa transisi dan kekurangan sumber daya manusia telah diajukan ke ruang publik, desakan agar rekrutmen lingkungan pemerintahan mengedepankan asas meritokrasi dan transparansi yang bersih tetap disuarakan dengan lantang oleh masyarakat demi menjaga marwah reformasi birokrasi.
ConversionConversion EmoticonEmoticon